kebijakan moneter
Untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, pemerintah
dapat mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan
mengatur peredaran uang agar dapat menjamin kestabilan nilai uang.
Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang, baik itu untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
d. Mencegah terjadinya inflasi.
Kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dalam rangka mengatasi inflasi antara lain:
a. Politik diskonto (Discount Policy), adalah kebijakan bank yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga.
b. Politik pasar terbuka (Open market policy), adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga.
c. Politik pembatasan kredit (Plafon credit policy), adalah membatasi pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat.
d. Politik uang ketat (Tight money policy), artinya kebijakan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar.
e. Politik cadangan kas (cash ratio policy), adalah kebijakan yang berhubungan dengan perbandingan antara kas dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat.
Kebijakan fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat
permintaan agregat dalam perekonomian, dan juga dapat mempengaruhi penawaran
agregat melalui perubahan insentif bagi perusahaan dan
individu.Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang, baik itu untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
d. Mencegah terjadinya inflasi.
Kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dalam rangka mengatasi inflasi antara lain:
a. Politik diskonto (Discount Policy), adalah kebijakan bank yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga.
b. Politik pasar terbuka (Open market policy), adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga.
c. Politik pembatasan kredit (Plafon credit policy), adalah membatasi pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat.
d. Politik uang ketat (Tight money policy), artinya kebijakan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar.
e. Politik cadangan kas (cash ratio policy), adalah kebijakan yang berhubungan dengan perbandingan antara kas dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat.
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai perekonomian yang makmur, melalui tiga tujuan kebijakan pemerintah dalam ekonomi, yaitu:
1. mengatasi inflasi
2. mengatasi pengangguran
3. menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Jenis-jenis kebijakan fiskal
1. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, dalam hal ini pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja
2. Kebijakan pengelolaan anggaran, dalam kebijakan ini, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Dalam jangka panjang tercapai anggaran yang seimbang tanpa defisit
3. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, dalam kebijakan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan manfaat. Peranan kebijakan ini dapat ditingkatkan dengan pengeluaran untuk proyek-proyek pekerjaan umum.
Contoh kebijakan fiskal
1. penyusunan RAPBN
2. perpajakan nasional
3. efisiensi anggaran belanja
4. pemberian subsidi pemerintah.